Selamat datang di Portal Internsip Dokter Indonesia  

Daftar Berita KIDI Propinsi

Pelatihan Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014

Jakarta, 20-06-2014 [09:00]

Dinas Kesehatan/KIDI Provinsi DKI Jakarta Telah melaksanakan Pelatihan Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia Tahun 2014 yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dari Hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Juni 2014.

Program Internsip Dokter Propinsi Lampung 2013

Jakarta, 26-03-2014 [10:00]

Program internship adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktek di lapangan.

Sedangkan mereka yang disebut sebagai peserta program internship, tak lain adalah dokter yang telah lulus program studi pendidikan dokter dan telah lulus uji kompetensi namun belum mempunyai kewenangan untuk praktik mandiri. Adapun jangka waktu pelaksanaan program internship dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

 

Grand Launching Program Internship Dokter sendiri telah dicanangkan oleh (alm) dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, menteri kesehatan saat itu, di Pendopo Istana Rakyat, Pontianak, Rabu, 15 Desember 2010 seiring diberlakukannya  Permenkes RI Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internship.

Di Provinsi Lampung, pada tahun 2012 telah menerima dokter internsip 2 tahap yaitu: tahap pertama pada bulan februari 2012 sebanyak 113 orang yang sudah menyelesaikan program dokter internsipnya pada bulan Januari 2013 dan tahap kedua pada bulan Mei 2012 sebanyak 77 orang dan sedang dalam proses pelaksanaaan dokter internsip di wahana internsip di Provinsi Lampung. Pada bulan Maret tahun 2013 ini Provinsi Lampung menerima dokter internsip tahap III sebanyak 125 orang.

Pada tanggal 7 Maret 2013, telah diadakan pertemuan sosialisasi program Internship Dokter di ruang auditorium Dinas Kesehatan dimana pada acara ini diberikan Sosialisasi Kebijakan Program Internship Dokter Indonesia dan Etika Profesi Kedokteran Indonesia dengan narasumber dari Sekretariat Komite Internship Dokter Indonesia (KIDI) Pusat dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung. Pada acara ini juga dilaksanakan penyerahan dokter internship tahap III dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung kepada Kabupaten/Kota Wahana Internship.

Wahana dokter Internsip Provinsi Lampung tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang memiliki Rumah Sakit (RS) tipe C yaitu: Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah,Kab Lampung Utara, Kab. Lampung Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Tulang Bawang dan Kabupaten Pringsewu (11 RSU dan 29 Puskesmas).

Melalui program internship ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Dengan demikian masyarakat akan semakin mudah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan akan semakin menjadi lebih baik. Dan bagi para dokter internship pun diharapkanprogram ini memberikan kesempatan untuk memahirkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan ke dalam pelayanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga.

Pelatihan Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia (Pidi)

Jakarta, 25-03-2014 [09:00]

Dokter lulusan Fakultas Kedokteran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi harus menjalani program internsip yang dilaksanakan oleh Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI).

Lulusan Dokter FKUMM belum ada yang mengikuti program internsip, jelas dekan FKUMM dr Irma Suswati M.Kes pada saat memberikan sambutan, FKUMM menjalankan program KBK pada tahun 2007 dan baru meluluskan ditahun 2013. dr Absor M.Kes juga menjelaskan bahwa program pelatihan dokter pendamping merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah disepakati antara PP  Muhammadiyah dengan KIDI, sebagai pimpinan MPKU PWM Jatim berharap  bahwa amal usaha Muhammadiyah dapat dipergunakan sebagai wahana internsip, untuk itu AUMKES harus mempersiapkan diri baik sumber daya manusia melalui pelatihan dokter pendamping maupun melengkapi sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan untuk internsip. dr Priyono Satyabhakti, MS, MPH yang mewakili KIDI Pusat juga menjelaskan bahwa internsip merupakan program pemerintah bagi dokter lulusan fakultas kedokteran, internsip dipergunakan sebagai wahana kemandirian bagi dokter lulusan KBK.

Pelaksanaan internsip di RS tipe C atau D dan Puskesmas selama satu tahun. Dokter yang menjalani internsip harus sudah lulus UKDI, sudah mendapatkan sertifikat kompetensi dokter dan surat ijin praktek internsip.

Pelatihan dokter pendamping dilaksanakan selama tiga hari penuh mulai pagi jam 8.00 sd malam jam 21.00 selama 40 jam, kegiatan berupa tatap muka, diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Peserta pelatihan ini diikuti 20 AUMKES  17 RSM Jawa Timur, 1 RSM Sumatera Utara, 1 RSM Makasar, 1 RSM Jakarta. Jumlah Peserta pelatihan 39 dokter umum maupun spesialis. Narasumber yang memberikan materi berasal dari PIDI propinsi. Peserta pelatihan sangat antusias saat mengikuti seluruh kegiatan pelatihan, hal ini disebabkan komitmen dari seluruh AUMKES untuk mendukung program pemerintah serta manfaat nantinya yang dirasakan bagi AUMKES. Harapannya AUMKES dapat berkembang dan dipercaya oleh masyarakat.

Pada saat penutupan Prof Mulyohadi Ali juga menjelaskan bahwa KIDI Pusat yang selama ini melatih layanan kesehatan milik pemerintah, ternyata pihak lain selain pemerintah yang ikut memikirkan program pemerintah internsip ini adalah Muhammadiyah dan POLRI serta TNI, namun kegiatan pelatihan dokter pendamping PIDI yang sudah dilaksanakan baru Muhammadiyah. Pada awal bulan Oktober 2012 pelatihan dokter pendamping PIDI dilaksanakan di FK UM Yogyakarta dan bulan Desember 2012 ini dilaksanakan di FK  UMM Malang.

Jaga Mutu Dokter, UKDI Tak Mungkin Dihapus

Jakarta, 25-03-2014 [07:08]

Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI), menurut Sekjen PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Slamet Budiarto, tidak mungkin dihapuskan. Ini amanat UU Praktik Kedokteran. Namun, sebagai penyelenggara, PB IDI akan memperbaiki mekanisme dan pola UKDI. Kata kuncinya terletak pada transparansi.

“Adanya protes-protes, keberatan, atau pemanggilan oleh DPR kan karena kurang transparansi saja. Kalau pihak-pihak itu mengetahui lebih jauh mengenai UKDI, saya yakin mereka akan memahaminya,” kata Slamet Budiarto kepada Harian Terbit, Rabu (1/8), di Jakarta, terkait desakan dihapuskannya UKDI.

UKDI, katanya, berfungsi menjaga kualitas lulusan dokter, juga demi menjaga kepentingan dan keselamatan masyarakat. Karenanya, PB IDI menolak wacana ditiadakannya UKDI selama penjaminan mutu yang baru belum dibentuk. Kalau UKDI dihapuskan, lantas siapa yang menjamin mutu dokter? Apakah akan dibiarkan begitu saja?

“UKDI masih perlu dipertahankan demi menstandarkan dan meningkatkan mutu dokter Indonesia, melindungi pasien, dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter. UKDI berfungsi untuk menjaga kualitas lulusan dokter. Ini juga demi menjaga kepentingan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, UKDI tidak bisa dihapuskan begitu saja karena persyaratan itu bagi dokter umum dan dokter gigi secara legal telah diatur dalam undang-undang.

Untuk mempunyai surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR), seorang dokter/dokter gigi harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya, memiliki sertifikat kompetensi sebagai tanda pengakuan terhadap kemampuan medis mereka.

“Itu sesuai dengan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 4,” paparnya.

Slamet menekankan, UKDI masih perlu dipertahankan mengingat dari total 70 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, saat ini kualitasnya masih berbeda-beda. Karenanya, perlu perangkat untuk setidaknya menyetarakan mutu lulusan tersebut. ”Dan UKDI ini bisa menjadi sarana standardisasi setiap lulusan,” tuturnya.

UKDI sendiri bagian dari pendidikan profesi. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah dia bisa menjalankan tugas profesi atau tidak nantinya. Ini harus dilakukan untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Nantinya, penyelenggaraan UKDI lebih transparan lagi. Bagaimana penyusunan soal-soal, proses distribusi soal, penggunaan anggaran, dan lain-lain. Ia mengaku pihaknya lalai untuk mengontrol proses-proses ini, tetapi tetap menjamin lebih bagus dan berbobot.

“Laporan ke pemerintah pusat mungkin tidak detail, karenanya nanti akan dibuat lebih detail,” katanya.

Masih adanya yang tidak lulus UKDI, bukan karena UKDI-nya, melainkan karena yang bersangkutan tidak mempersiapkan diri. Selain itu, sistem pengajaran di fakultas kedokteran yang tidak dibarengi dengan peningkatan mutu.