Selamat datang di Portal Internsip Dokter Indonesia  

Daftar Berita KIDI Propinsi

Jaga Mutu Dokter, UKDI Tak Mungkin Dihapus

Jakarta, 25-03-2014 [ 07:08 ]

Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI), menurut Sekjen PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Slamet Budiarto, tidak mungkin dihapuskan. Ini amanat UU Praktik Kedokteran. Namun, sebagai penyelenggara, PB IDI akan memperbaiki mekanisme dan pola UKDI. Kata kuncinya terletak pada transparansi.

“Adanya protes-protes, keberatan, atau pemanggilan oleh DPR kan karena kurang transparansi saja. Kalau pihak-pihak itu mengetahui lebih jauh mengenai UKDI, saya yakin mereka akan memahaminya,” kata Slamet Budiarto kepada Harian Terbit, Rabu (1/8), di Jakarta, terkait desakan dihapuskannya UKDI.

UKDI, katanya, berfungsi menjaga kualitas lulusan dokter, juga demi menjaga kepentingan dan keselamatan masyarakat. Karenanya, PB IDI menolak wacana ditiadakannya UKDI selama penjaminan mutu yang baru belum dibentuk. Kalau UKDI dihapuskan, lantas siapa yang menjamin mutu dokter? Apakah akan dibiarkan begitu saja?

“UKDI masih perlu dipertahankan demi menstandarkan dan meningkatkan mutu dokter Indonesia, melindungi pasien, dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter. UKDI berfungsi untuk menjaga kualitas lulusan dokter. Ini juga demi menjaga kepentingan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, UKDI tidak bisa dihapuskan begitu saja karena persyaratan itu bagi dokter umum dan dokter gigi secara legal telah diatur dalam undang-undang.

Untuk mempunyai surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR), seorang dokter/dokter gigi harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya, memiliki sertifikat kompetensi sebagai tanda pengakuan terhadap kemampuan medis mereka.

“Itu sesuai dengan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 4,” paparnya.

Slamet menekankan, UKDI masih perlu dipertahankan mengingat dari total 70 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, saat ini kualitasnya masih berbeda-beda. Karenanya, perlu perangkat untuk setidaknya menyetarakan mutu lulusan tersebut. ”Dan UKDI ini bisa menjadi sarana standardisasi setiap lulusan,” tuturnya.

UKDI sendiri bagian dari pendidikan profesi. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah dia bisa menjalankan tugas profesi atau tidak nantinya. Ini harus dilakukan untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Nantinya, penyelenggaraan UKDI lebih transparan lagi. Bagaimana penyusunan soal-soal, proses distribusi soal, penggunaan anggaran, dan lain-lain. Ia mengaku pihaknya lalai untuk mengontrol proses-proses ini, tetapi tetap menjamin lebih bagus dan berbobot.

“Laporan ke pemerintah pusat mungkin tidak detail, karenanya nanti akan dibuat lebih detail,” katanya.

Masih adanya yang tidak lulus UKDI, bukan karena UKDI-nya, melainkan karena yang bersangkutan tidak mempersiapkan diri. Selain itu, sistem pengajaran di fakultas kedokteran yang tidak dibarengi dengan peningkatan mutu.

Sumber : Harian Terbit